Tanggapi Isu Pernyataan Dewan Pers, Atha’ Illah : Media Cukup Berbadan Hukum

  • Bagikan
Moch Atha’ Illah, Pimpinan Redaksi beritabangsa.com
Surabaya | Isu pernyataan adanya permintaan Dewan Pers kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers menuai banyak tanggapan dari beberapa Pimpinan Redaksi, salah satunya Pimpinan Redaksi Beritabangsa.com, Moch Atha’ Illah. S.Pd.
Pria kelahiran Surabaya tersebut  menegaskan bahwa seluruh media tidak perlu khawatir untuk bekerjasama secara profesional dengan Pemerintah Daerah.
“Selama ini kan insan pers khawatir, mereka mengalami kendala untuk bekerjasama dengan Pemda dengan alasan media harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Padahal media tersebut cukup berbadan hukum dan memiliki penanggung jawab,” tegas Atha’illah, Sabtu (8/2/2020).
Moch. Atha’illah menambahkan meskipun bekerja sama dengan pemerintah tidak lantas membuat media tersebut menjadi mudah untuk di intervensi pihak manapun.
“Namun meski media bisa kerjasama dengan Pemerintah, demi fungsinya sebagai pilar demokrasi ke empat, media harus tetap kritis sebagai controlling Pemerintah untuk menyampaikan berita yang yang tidak mudah di intervensi dan harus tetap konstruktif,” imbuh Atha’ Illah.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menepis isu soal adanya permintaan dari Dewan Pers kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers.
Dirinya mengatakan bahwa tidak pernah ada permintaan Verifikasi Media menjadi syarat kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Bahkan Dewan Pers tidak pernah mempermasalahkan media yang belum terverifikasi selama media tersebut telah berbadan hukum.
Pernyataan itu disampaikan kepada media dalam diskusi dengan beberapa Pimpinan Redaksi Media Cetak, Elektronik maupun Siber di Hotel Ratna Inn, Banjarmasin, Kamis (6/2/2020).
“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” tegas Muhammad Nuh.
Sementara Henry Ch. Bangun selaku Wakil Ketua Dewan Pers juga mengatakan tidak pernah mengeluarkan Surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan Pemerintah itu harus terverifikasi oleh Dewan Pers.
“Surat itu tidak pernah kami keluarkan. Dewan pers tidak pernah mengeluarkan surat Yang menyatakan media yang boleh bermitra dengan pemerintah harus terverifikasi. Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu harus sudah berbadan hukum sesuai Undang-Undang Pers. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu harus terverifikasi,” pungkasnya. (ba/ip)
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!