DPRD Tunggu Tanggapan Pemprov Jatim Terkait Raperda Perlindungan Obat Tradisional

  • Bagikan
DPRD Jatim Bahas Raperda Perlindungan Obat Herbal
Surabaya | Usulan DPRD Jatim pada Raperda tentang perlindungan obat tradisional nampaknya mendapat dukungan dari semua Fraksi yang hadir.
Pada rapat paripurna DPRD Jatim yang digelar pada Senin (9/3/2020) siang, satu persatu perwakilan Fraksi menyampaikan pendapatnya tentang usulan yang bisa di jadikan  rujukan atas perlindungan konsumen maupun produsen.
Hal tersebut juga di dukung salah satu anggota Komisi E DPRD Jatim Benjamin Kristanto, menurutnya yang menjadi konsen yaitu memberikan perlindungan secara aturan untuk konsumen maupun produsen atau pabrik selaku pembuat obat herbal.
“Ada banyak poin tujuannya, tapi hanya dua yang menjadi sangat konsen buat kita yakni memberi perlindungan kepada konsumen juga kepada pabrik atau produsen pembuat obat herbal atau tradisional itu sendiri. Itu tertuang di poin nomer 3,” kata Benjamin usai Rapat Paripurna di DPRD Jatim.
Lebih lanjut Pria yang juga politisi Gerindra ini menjelaskan indonesia mempunyai banyak jenis komoditas tanaman herbal namun hanya  selitar 19 yang teruji klinis, adanya Raperda ini sekaligus dijadikan bahan edukasi kepda masyarakat akan pengetahuan dan khasiat obat-obat herbal. Banyak masyarakat tidak tahu bahwa obat herbal yang dibeli hanyalah suplemen vitamin untuk tubuh.
“Jadi obat herbal itu hanya menyembuhkan satu penyakit saja. Tidak ada misal obat kencing manis bisa mengobati penyakit ginjal, seperti yang kita lihat promosi-promosi di TV maupun di koran. Obat herbal ya hanya bisa mengobati satu penyakit, kalau dijanjikan bisa menyembuhkan banyak penyakit, berarti itu vitamin, bukan obat herbal/tradisonal,” paparnya.
“Masyarakat sering tertipu akan hal tersebut. Guna raperda ini juga menertibkan hal tersebut. Karena masyarakat bila hanya membeli vitamin dengan kedok berjualan obat herbal, penyakit mereka ya gak hilang. Ya cuma kekebalan saja, bahkan kalau ada apa-apa bisa tambah parah,” lanjutnya.
Benjamin ingin pemerintah bisa memfasilitasi agar produsen bisa melakukan uji klinis obat herbal yang dijual. Selain itu, ia ingin pemerintah memberi bantuan untuk pengadaan tanaman yang akan dijadikan obat herbal.
“Untuk produsen, pemerintah harus bisa fasilitasi. Kalau konsumen kita menekankan bagaimana, agar mereka tidak lengah membeli obat herbal yang ternyata vitamin/anti oksidan. Mereka pikir nanti sembuh, padahal yang diminum hanya vitamin bukan obat, kalau begitu terus, lengah bisa memperparah kondisinya,” tegasnya.
Pria yang juga berprofesi sebagai dokter ini mengakui bahwa raperda ini sudah dirancang dari beberapa tahun lalu. Bahkan, para anggota DPRD Jatim memerlukan studi kasus ke luar kota untuk memastikan bagaimana raperda ini bisa diterapkan di masyarakat.
“Hingga saat ini masih proses. Kamis lusa akan ada paripurna lagi, membahas tanggapan dari Pemprov Jatim. Saya optimis seluruh pihak mendukung, toh ini Raperda yang dibutuhkan banyak masyarakat,” pungkasnya. (ba/mh)
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!