DPRD Jatim Siap Kawal 218 Proyek Strategis Nasional

  • Bagikan
Foto : dok. Istimewa
Jawa Timur | Sejumlah 218 Proyek strategis akan dibangun di Jawa Timur. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur melalui ketua DPRD, Kusnadi mengatakan siap mengawal proyek strategis nasional itu karena merupakan perintah dari perpres.
“Kami akan mengawal implementasi perpres tersebut. Tentunya sesuai tugas dan fungsi kedewanan. Mengalokasikan anggaran yang menjadi porsi daerah, juga melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran tersebut nantinya,” katanya kepada wartawan, Senin (20/1/2020).
Dalam rangkaian pertemuan dengan delapan menteri di Jakarta, Kusnadi mendapatkan penjelasan mendetail tentang bagaimana pelaksanaan proyek strategis nasional untuk percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur. 
“Ada tiga fokus pembangunan dalam perpres ini,” jelas Kusnadi.
Pertama, pembangunan kawasan strategis nasional (KSN) Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertasusila) plus Madura dan Kepulauan. Pembangunan di kawasan ini untuk menjaga dan meningkatkan daya saing pusat ekonomi nasional dan membangun dampak positif pada pengembangan Madura sebagai daerah pemasok utama.
Kedua, pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional meliputi Bromo, Tengger, Semeru (BT) dan Selingkar Ijen. Pembangunan di kawasan ini untuk menggenjot potensi wisata yang sinergis dengan sektor ekonomi lainnya.
“Pembangunan kawasan ini untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapal Kuda,” tambah Kusnadi jelaskan fokus proyek kedua.
Ketiga, pembangunan selingkar Wilis dan Lintas Selatan Jatim. Pembangunan kawasan ini diharapkan mendongkrak ekonomi kawasan Mataraman dan lintas selatan untuk mengambil dampak positif keberadaan Tol Trans Jawa.
Sementara 218 proyek dengan tiga fokus tersebut diperkirakan menelan biaya sampai sebesar Rp 294,34 triliun. Adapun sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN dan Swasta.
“Untuk sektor infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia,” pungkas Kusnadi. (ab/ip).
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!