Perempuan Tani HKTI Jatim Nilai Keputusan Gubernur Khofifah Sudah Tepat Soal Impor Beras

  • Bagikan
Lia Istifhama, Ketua Perempuan Tani HKTI Jawa Timur (Dok/Istimewa)


Surabaya-
Sikap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menyatakan bahwa Jatim tidak memerlukan beras impor dengan alasan pasokan beras di Jatim aman hingga akhir Mei 2021, mendapat respon positif dari banyak pihak. Salah satunya apresiasi dan dukungan itu datang dari  Perempuan Tani HKTI Jatim .

Menurut Lia Istifhama, selaku Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jatim, apa yang menjadi  keputusan gubernur sangat tepat karena berbicara konteks regional harus disesuaikan suplai skala regional. Sehingga tidak melebar ke mana-mana.

“Jatim memang membuktikan berhasil melakukan ekspor pertanian yang sangat besar, yaitu sebesar Rp 140 milliar. Ini wajib diapresiasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Jatim,” tukas aktivis perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini saat dikonfirmasi. Kamis (25/03/2021)

Penerima penghargaan Tokoh Mudah Nahdliyin Inspiratif 2020  menceritakan  pihaknya pernah berkunjung ke PT Chiel Jedang Indonesia (CJI) beberapa waktu lalu. Kata Lia,  CJI ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai eksportir terbaik se-Jatim. Selain merupakan salah satu perusahaan yang keberadaannya sangat penting untuk membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Selain itu  juga bisa membantu serapan produk pertanian lokal, di antaranya tetes tebu yang disuplai melalui PTPN. Namun, ada beberapa produk yang bahan bakunya diambil dari luar (impor), yaitu ketela pohon.

“Dari sini, penting untuk menjadi perhatian bahwa ekspor produk jadi tentu menambah pendapatan yang signifikan bagi negara. Namun, penting juga dikaji agar produk-produk ekspor mendapatkan bahan baku dari lokal juga. Sehingga secara holistik memberikan efek produktivitas bagi petani,” tutur Lia.

Lia juga mengingatkan, saat ini muncul polemik impor garam. Penting untuk diperhatikan bagaimana agar produksi garam lokal memang sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pendampingan dari calon whole seller, yaitu industri, harus ada sehingga bisa terkontrol produksi sesuai kapasitas (industri ekspor).

“Tentunya peran pemerintah juga diperlukan selama proses produksi pertanian dari petani hingga panen untuk kemudian didistribusikan pada pabrik selaku whole seller-nya,” tandas Keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ini.

Muhammad Husni, petani asal Kota Probolinggo juga menilai pemerintah tidak perlu melakukan impor beras, seharusnya pemerintah memaksimalkan petani lokal jika memang cadangan beras nasional menipis. Langkah itu ia nilai lebih tepat daripada menggunakan cara instan dengan impor beras.

“Berdayakan petani, banyak cara kok untuk menjaga ketahanan pangan. Gabah petani diserap maksimal, ada penurunan harga pupuk atau giatkan penyuluhan tani produktif,” tukas Husni. (Had/Red)

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!