UU Cipta Kerja Bentuk Lain dari Hukum Rimba

  • Bagikan
Baru sekitar seminggu yang lalu rasanya kita semua mengheningkan Cipta dalam serangkaian peringatan G30S, bahkan serentak seluruh Pertiwi mengibarkan bendera merah putih setengah tiang, sebagai tanda kita mengecam kekejaman dan kekejian genosida yang terjadi pada 30 September 1965 lalu
Kemudian esok harinya, tepatnya pada tanggal 1 Oktober kita juga mengheningkan Cipta dan memupuk semangat dalam serangkaian peringatan Hari kesaktian Pancasila, tak ada lagi kibaran bendera merah putih setengah tiang, simbol negara yang dulu pertamakali dijahit oleh Ibu Fatmawati tersebut melambai-lambai dengan indah dipucuk tiang, ditambah kobaran semangat yang penulis kira seluruh elemen bangsa memilikinya pada hari itu, semangat bangkit membangun dan memulihkan pertiwi yang sedang didera pandemi yang tak berujung.
Sehari setelahnya, kita masih berbicara soal kebanggaan terhadap leluhur, kita balut badan kita dengan sehelai kain mulia bernama batik, sebagai bukti bahwa kita begitu bangga dan cinta terhadap negeri yang dibangun dengan keringat dan darah ini, meskipun bahan dasar gambar atau lukisan pada batik adalah malam (semacam lilin). Kita sebut hari itu sebagai Hari Batik Nasional, dimana batik kita dan seluruh dunia kenal sebagai jenis pakaian yang memiliki nilai seni dan estetika yang amat tinggi, tentunya itu merupakan kebanggaan tersendiri untuk kita penerus bangsa yang seharusnya juga memiliki keahlian mengukir masa depan bangsa seperti ukiran dalam batik hasil dari tangan-tangan kreatif leluhur Bangsa tercinta.
Berbagai momentum diatas terlihat sama sekali tidak berarti bagi para wakil kita di parlemen. Mereka seakan tak perduli dengan peringatan hari-hari Besar dan bersejarah tadi, atau mungkin saja momentum-momentun tersebut hanya ceremonial dan panggung elektabilitas dan fashion serta brand masing-masing. Misalnya saja pada Hari batik mereka (penguasa) memakai batik paling mahal, sehingga terlihat sebagai insan yang paling menghargai karya seni leluhur
Sikap itu terlihat dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam rangkaian Rapat Paripurna DPR-RI pada 5 Oktober kemarin. Sontak saja masyarakat dari berbagai kalangan banyak yang melontarkan kritik pedas, bahkan turun jalan dan kerap abai terhadap protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Mulai dari Buruh, Pekerja dan serikat-serikatnya yang merasa sangat dirugikan dengan UU tersebu, hingga teman-teman Mahasiswa dari berbagai organisasi. Parahnya lagi, bukan hanya abai dengan protokol kesehatan dengan berkerumun dan berdesakan, bahkan diantara mereka sampai ada yang terluka akibat tak bisa mengontrol diri saat unjuk rasa.
Lantas apa itu salah mereka? Tunggu dulu, tidak jelasnya status darurat nasional akibat pandemi adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam menanganinya. Alih-alih menangani, menekan laju penyebarannya saja sudah kalang-kabut. Kritik pedas, unjuk rasa bahkan kericuhan bukanlah sesuatu yang diinginkan masyarakat, tapi itu justru adalah akibat dari kreativitas Pemerintah dan DPR yang menciptakan UU kontroversial, bahkan disaat yang sama sekali tidak tepat. Akibatnya, laju Covid-19 yang perlahan mulai dapat dikendalikan, justru lepas kendali dengan maraknya unjuk rasa yang bukan tidak mungkin akan menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Terus kalau sudah begini, kapan selesainya pandemi ini? Kapan pulihnya ekonomi kita? Atau, memang benar Covid-19 ini adalah hard reset kaum kapitalist dan globalist yang hanya memanfaatkan situasi?
Jangankan unjuk rasa, berinisiatif untuk pindah kewarganegaraan mungkin sudah ada dibenak beberapa atau bahkan sebagian masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang tidak lagi merasa nyaman dan aman di negeri sendiri, merasa tidak ada lagi yang peduli dengan hak kita dan kita atau siapapun tidak berhak menyalahkan sikap seperti itu. Hati para rakyat Indonesia sangatlah pilu mendengar keputusan yang tergesa-gesa dari para wakilnya tersebut. Yang dengan seribu janji seolah merekalah orang paling peduli terhadap kehidupan rakyat, namun berkhianat. Jika kami mengenal istilah “musuh dalam selimut”, mungkin itu adalah anda para anggota Dewan. Umpatan dan makian tidak lagi menjadi hal yang perlu kita lontarkan sebagai puncak kemarahan kita. Sebab sumpah terhadap Tuhannya saja hanyalah bentuk formalitas semata.
Kenapa harus diganti? kenapa harus dihapus? seperti itulah yang ada dalam pikiran kami. Jika yang ada sudah tepat untuk diterapkan dan terbilang adil kenapa harus dirombak. Pertanyaan kami menguap begitu saja seiring dengan kekacauan negara yang tidak bisa menangani Covid-19 dengan tegas. Kami disibukkan dengan menjaga diri, cuci tangan, pakai masker, dan berdiam diri di rumah untuk tidak terpapar virus. Tanpa sadar kami telah ditikung dengan keputusan sepihak. dengan dalih untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional yang jauh berbeda dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang dalam hal ini sangat merugikan buruh dan hanya menguntungkan pihak pemiliki modal.
Sebagaimana yang dilansir dari berbagai sumber, perbedaan yang menimbulkan kritikan terhadap diputuskannya UU Cipta Kerja. Meliputi pertama, dihapusnya upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) dengan upah minimum provinsi (UMP). Padahal setiap kabupaten dan kota memiliki perhitungan kebutuhan layak hidup (KLH) masing-masing berdasarkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Maka jika yang berlaku adalah upah minimum provinsi (UMP) akan mengakibatkan upah menjadi lebih sedikit. Mengapa lebih sedikit? Banyak kok karyawan, pekerja dan buruh yang tidak di gaji sesuai Upah Minimum. Dengan demikian para pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara normal.
Kedua, pemotongan waktu istirahat. Yang mulanya waktu kerja hanya 5 hari bertambah menjadi 6 hari kerja. Selain itu, tidak lagi diberlakukan aturan cuti selama 2 bulan untuk kerja 6 tahun berturut-turut. Ketiga, Jam lembur lebih lama yakni 4 jam dalam sehari. Ketentuan jam lembur tersebut lebih lama dibandingkan dengan UU Nomor 13 tahun 2003 yang memberikan ketentuan 3 jam dalam sehari. Ketentuan dalam poin 1 dan 2 ini memberikan peluang lebih besar terhadap gangguan kesehatan pekerja akibat kelelahan dan stres karena kurangnya waktu istirahat.
Keempat, Kontrak seumur hidup dan rentan PHK. Tidak adanya ketentuan khusus tentang batas waktu kontrak akan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan dari pihak perusahaan. Yakni tidak adanya waktu kontrak yang jelas, sehingga bisa saja berlaku seumur hidup. Dan terjadinya PHK sewaktu-waktu dengan alasan tidak jelas. Kelima, mempermudah perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA), sebab perusahaan hanya cukup mengantongi Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA). Tanpa Visa Tinggal Terbatas (VISTA) dan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Maka jika perusahaan lebih memilih pekerja asing dalam menjalankan bisnisnya, kesempatan warga negara Indonesia (WNI) sangatlah rendah untuk memperoleh pekerjaan. Sehingga pengangguran di negeri ini akan semakin banyak.
Berdasarkan kelima hal di atas, penulis dapat menerka bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR terkait keputusan UU Cipta Kerja tersebut merupakan bentuk keputusan yang egois dan tergesa-gesa serta tidak memerhatikan hidup orang banyak. Kenap tergesa-gesa? Apa ada yang memesan UU itu? Kalau ada siapa? Kalau tidak ada apa alasannya? Investasi? Atau apa? Pantas saja jika masyarakat kita lebih senang menjadi TKI/TKW di negeri orang, semoga saja para TKI kita benar-benar hanya pindah tempat untuk bekerja dan TIDAK sampai ber-NATURALISASI dengan menjadi warga negara tempat mereka bekerja pula.
Dalam hal lahirnya UU ini, keuntungan terbesar hanya berada pada pihak penguasa dan pengusaha atau bahkan penguasa sekaligus pengusaha, mereka dapat mengeruk keuntungan melimpah, sementara buruh dan pekerja hanya dieksploitasi tenaganya. para buruh hanya bisa bertopang dagu dengan kesehatan menurun dan kehilangan orang-orang terdekatnya karena kelaparan, terpapar covid-19 dan sebagainya. Jika mereka (DPR) berkata soal keadilan, maka keadilan seperti apa yang mereka anut? dan dari guru siapa mereka belajar? Atau mungkin agama baru yang belum pernah rakyat anut?. Semuanya menjadi bias seiring kekacauan akibat UU Ciptaker atau Omnibus Law ini.
Terlepas dari itu semua, Pemerintah juga gencar mengkampanyekan Ideologi Pancasila dengan BPIP-nya, gemar sosialiasi dengan tajuk “ideologi Pancasila itu sudah final” atau “Pancasila itu sudah final” dan tajuk menggugah lainnya. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berdemokrasi dan berkeadilan. Tapi kenyataannya, secara tidak sadar atau bahkan dengan sukma penuh pemerintah menyembah penguasa modal. Pelanggaran hak asasi dengan zalim dan biadab melalui penindasan terstruktur. Bercerai berai demi keuntungan perseorangan dengan memberlakukan hukum rimba, siapa kuat dialah yang berkuasa, siapa punya modal dialah yang berjaya. Dan menzalimi seluruh rakyat Indonesia dengan konsep adil yang tidak tepat sasaran. Pertanyaannya adalah, dalam menetapkan UU Ciptaker apa Pancasila masih terpakai? Atau tergadaikan?
Sebelum penulis mengakhiri keluh dan kesah dalam tulisan ini, sebagai civil reconciliation, Sudah selayaknya kita sebagai bangsa besar bernama Indonesia untuk tetap berkomitmen dan mengejawantahkan ideologi atau Dasar Negara yang kita sebut Pancasila dan jelas masyhur kesaktiannya itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas, dinas, rapat bahkan hembusan nafas dan dengap mulut sebelum berucap, denyut nadi dan langkah kaki. Dengan demikian anda (DPR) dan kami akan hidup lebih waras tanpa merasa curiga satu sama lain. Tidak ada lagi rakyat curiga pada wakilnya, tidak ada lagi kericuhan, lebih-lebih jatuhnya korban akibat unjuk rasa yang ditimbulkan kebijakan semacam ini, bahkan nantinya tidak ada lagi wakil rakyat yang dimaki.
Penulis berharap demokrasi tetap menjadi ruh di Negara Republik yang “kita” cintai ini, Pancasila tetap menjadi Dasar dan fundamen, formulasi aturan kembali bertumpu pada kewarasan dan mengarah pada segera pulih dan bangkitnya negeri serta usainya pandemi. Selain itu, penulis juga berharap agar rakyat tetap menjadi konsep dasar dalam cara kerja para anggota DPR yang sejatinya hanya sebagai penyambung lidah rakyat. Maka jelas anda hanya seorang pembantu rakyat, dan dibayar oleh rakyat dari pajak tanah yang tidak seberapa bahkan tidak semua rakyat memilikinya, serta bisa saja suatu saat mereka akan kehilangan karena dirampas oleh penguasa modal. Terimakasih kami ucapkan kepada wakil rakyat yang sudah membuat rakyat benar-benar marah dan abai dengan himbauan dirumah saja. (editor : shafi)
Oleh : Herwiningsih*
*Penulis merupakan koordinator dalam komunitas pegiat literasi “Banturead”, Pernah menjabat sebagai Ketua DPM IAI Al-Qalam Kabupaten Malang, Anggota dan Pengurus LPM Platinum, serta Kader dan Pengurus PMII Kabupaten Malang. Penulis juga lulus dari IAI Al-Qalam dengan predikat Cumlaude pada tahun 2018.
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!