Pemprov Jatim Harus Evaluasi Rekrutmen Pengurus BUMD

  • Bagikan
Foto : Habib Musthofah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur merupakan usaha milik daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan Pemprov Jawa Timur (PAD). Mengingat merupakan salah satu sumber pendapatan Pemprov Jawa Timur dan modalnya juga berasal dari APBD (bagian penyertaan yang dipisahkan oleh pemerintah) seharusnya BUMD wajib mengacu kepada aturan yang ada salah satunya PP 54 tahun 2017 tentang BUMD.
Sebagai contoh, Erlangga Satriagung diketahui merangkap jabatan komisaris dan Dirut. Erlangga Satriagung menjabat komisaris di PT. Peruri Wira Timur (KSO antara Peruri dengan PWU). Sisi lain ia juga menjabat Dirut di PT PWU yang merupakan BUMD Jawa Timur. Sedangkan dalam peraturannya tidak dapat merangkap jabatan di BUMD lain, BUMN, dan BUMS (Swasta).
Hal ini menjadi kejanggalan dengan adanya rangkap posisi strategis di perusahaan. Sedangkan menurut PP No 57 Tahun 2017 pasal 49 ayat 1 sudah jelas dilarang rangkap jabatan yang termasuk menjabat anggota Direksi. Bahkan menurut keterangan selanjutnya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu.
Sementara, posisinya yang juga menjabat Direksi juga menuai kejanggalan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan. Erlangga Satriagung diangkat sebagai Direktur Utama sesuai RUPS LB PT. Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur tertanggal 31 Agustus 2018 dan serah terima jabatan pada tanggal 7 September 2018.
Terdapat potensi dalam pengangkatan posisinya sebagai Dirut, saat dilakukannya seleksi tidak dilakukan secara profesional. Sesuai dengan ketentuan PP no 57 tahun 2017 pasal 58 yang meliputi uji kelayakan, apakah nama yang diseleksi sudah layak sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Salah satunya secara historis dan track record, Erlangga Satriagung pernah menjabat sebagai Direksi PT JGU (Jatim Grha Utama) dengan rapor merah tercermin dari setoran deviden (bagi Hasil) ke Pemprov Jatim yang sangat minim, bahkan dibawah 10 persen atau paling rendah yaitu hanya 2,8%. Padahal PT JGU menyedot dana APBD yang cukup besar.
Lebih lanjut, bukti konkrit atas pelanggaran yang ada di pasal 57 huruf H yang menyatakan terkait dengan usia paling tinggi 55 tahun, sementara saat pengangkatan tahun 2018 Erlangga Satriagung sudah masuk diumur 60 tahun, disisi lain Peraturan pemerintah berlaku sejak tahun 2017. Pelanggaran tersebut, lagi-lagi dapat diberhentikan antara lain tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang ada. 
Sisi lain, yang dilansir oleh website alumniits.com https://alumniits.com/ir-h-erlangga-satriagung/ ia aktif memegang jabatan sebagai Direksi dan Komisaris pada beberapa perusahaan yakni Widya Satria Group (konstruksi), PT. Adya Surya Satria dan PT. Jatim Grha Utama BUMD (properti), PT. Putra Jatim Konsorsium, PT. Miarotama Sejahtera, PT. Wira Engineering; PT. Bumi Makmur Wisesa (pertambangan); PT. Java Sisal Star (agrobisnis); Rentang Khatulistiwa Group (konsultan teknik), PT. Japan Indonesia Corporation (ekspor-impor), PT. Bersama Membangun Jatim (pelabuhan), dan  PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur.
Seharusnya, Gubernur Jawa Timur mengetahui dan tanggap dengan melakukan evaluasi setiap tahunnya. Salah satunya, sesuai dengan PP tersebut diatur melakukan evaluasi pencapaian atas rencana bisnisnya. Bahkan, posisi tersebut sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Agar dalam pengelolaan BUMD bisa fokus pada pengelolaan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Belum lagi, mempertanyakan posisi saat seleksi pengangkatan Direksi terkesan tertutup dan tidak transparan.
Pemerintah provinsi khususnya Gubernur cenderung melakukan pengabaian dan pembiaran dan tidak adanya evaluasi kinerja. Untuk itu, Gubernur Jawa timur perlu adanya evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja BUMD dan memperhatikan dan mengimplementasikan aturan main serta melakukan evaluasi seluruh kinerja BUMD dengan memperhatikan rencana bisnisnya.
Dengan demikian, Pemerintah provinsi mampu menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
Penulis : Habib Musthofah

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!